DPR RI Kecam Pihak Yang Sponsori IPWP

Ditulis Oleh: Ant/Papos

Selasa, 21 Oktober 2008

JAKARTA (PAPOS) - DPR RI mengecam pihak-pihak yang mensponsori kampanye pemisahan Papua dari NKRI melalui pembentukan Kaukus Parlemen Internasional. Demikian pernyataan Ketua Komisi I Theo L Sambuaga, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Abdillah Toha dan Anggota Komisi I DPR Marzuki Darusman di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (20/10) petang. Kaukus Parlemen Internasional dibentuk 15 Oktober 2008 oleh dua anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith dan Lord Harries. Kaukus ini mendukung kemerdekaan dan pemisahan Papua Barat dari NKRI. DPR mengecam berbagai upaya pihak asing yang menyeponsori kampanye memisahkan Papua dari NKRI, seperti yang dilakukan dua anggota Parlemen Inggris melalui pembentukan "International Parliamentarians for West Papua". Pembentukan Kaukus Parlemen Internasional ini bekerjasama dengan tokoh OPM, Beny Wenda. Beny sampai saat ini berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan kriminal di Papua. Tindakan kaukus itu sangat bertentangan dengan semangat kerjasama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara. Tindakan itu juga melanggar prinsip Inter-Parliamentary Union (IPU) yang tidak mentoleransi upaya separatisme atau pemberontakan bersenjata. DPR mendesak pemerintah untuk lebih proaktif dan segara melakukan berbagai upaya termasuk melalui diplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak internasional bahwa Propinsi Papua Barat merupakan bagian integral NKRI. Proses integrasi Papua telah berlangsung 50 tahun melalui proses demokrasi, sesuai hukum internasional dan di bawah pengawasan PBB. Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras membangun untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain, dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, demokrasi dan penghormatan/perlindungan HAM. Indonesia senantiasa membuka diri bagi kerjasama internasional dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk masukan, saran dan kerjasama dalam membangun Propinsi Papua Barat dalam segala bidang. "Akan tetapi kami menolak berbagai upaya oleh pihak-pihak, termasuk pihak asing yang hendak memisahkan Papua dari NKRI," kata Theo. Dalam kaitan ini, Komisi I DPR RI mengharapkan kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI di luar negeri, khususnya di Eropa untuk mengikuti perkembangan dan menyebarkan informasi obyektif tentang otonomi khusus dan pembangunan di Propinsi Papua yang didukung oleh seluruh masyarakat Papua.(ant)