ANTARA NAZAR DAN CALEG

(Tulisan Ini Diharapkan Menjadi Bahan Perenungan Bagi Para Pendeta dan Gembala Umat)

“Didalam dunia ada dua jalan, jalan yang sempit dan yang lebar. Jalan yang lebar jiwa mu mati tapi yang sempit hidup berglori”

Sepenggal kalimat diatas merupakan lagu yang selalu dinyayikan oleh umat tapi juga oleh para pendeta dan gembala. Apa itu dihayati dan dimaknai atau tidak adalah urusan pribadi manusia itu sendiri. Bagi saya lagu ini merupakan rambu yang selalu mengingatkan saya untuk tetap pada jalan yang sudah saya pilih untuk dilalui. Susah sengsara atau pun suka dan senang adalah hal yang harus dilalui sesuai komitmen, saat kita mengambil keputusan.
Dewasa ini ada hal ganjil yang sedang terjadi dalam tubuh gereja di dunia dan khusus di tanah Papua. Gereja dan umat dilihat sebagai tanah yang berbatu sementara panggung politik dianggap sebagai tanah yang subur untuk menambah pundi-pundi kehidupan. Akhirnya banyak pendeta dan gembala berputar haluan. Tidak mau lagi jalan di lorong yang sempit karena menyakitkan. Mereka lebih memilih jalan yang lebar dan menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Tapi sudah benarkah jalan yang dipilih? Entalah.
Ada sebuah pertanyaan yang selalu menjadi bahan perenungan bagi saya adalah kira-kira apa nazar mereka ketika mereka dilantik menjadi pendeta atau pun gembala sidang? Adakah nazar yang diucapkan adalah bahwa suatu saat saya akan menjadi caleg/anggota legislative ? ataukah saya akan setia melayani Tuhan dalam suka dan duka sampai akhir hayat? Jujur saja bahwa saya pribadi dan beberapa anggota jemaat menjadi bingung dan terus bertanya, inikah jalan Tuhan untuk mengapai kesejahteraan bagi hamba Tuhan di dunia modern? Sungguh pusing, tujuh keliling.
Dalam percakapan saya dengan beberapa anggota jemaat, mereka berpedapat bahwa tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh para pendeta dan gembala itu. Bagi mereka keputusan itu merupakan tindakan pengkhianatan terhadap Tuhan tapi juga umat. Namun demikian ada sebagian yang mendukung keputusan hamba-hamba Tuhan tadi. Mereka berkata bahwa jika gereja dan umat tidak bisa mencukupi kebutuhan para hamba Tuhan ini sesuai dengan kebutuhan manusia sekarang, ya! wajar saja. Merekakan juga ingin bahagia dan sejahtera. Pada bagian lain ada beberapa hamba Tuhan yang menyatakan alasan mereka untuk terjun ke dunia politik adalah 1) aspirasi umat tidak pernah diperjuangkan oleh anggota legislative yang ada, sehingga kita harus menyuarakan suara kenabian disana. Kita tidak bisa lakukan itu dari luar saja tapi kita pun harus masuk kedalam system untuk mempengaruhi system yang tidak adil itu. 2) lebih kepada masalah ekonomi keluarga. Banyak anak dan banyak kelurga namun belum bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, sementara biaya hidup semakin melangit.
Memang suatu kenyaatan yang tak dapat dipungkiri adalah biaya hidup di Negara ini semakin meningkat. Mereka yang mapan menerima keadaan itu dengan santainya, sebaliknya rakyat miskin hidup dalam kegelisahan dan kekuatiran. Sikap santai yang ditunjukan oleh manusia kelas atas adalah wajar karena mereka sendiri adalah pemainnya. Akibat dari itu para pendeta dan gembala jemaat yang berada pada taraf masyarakat kelas menengah kebawah memilih dunia politik sebagai jalan untuk menyamaratakan kedudukan dengan mereka yang berada dikelas atas. Tapi hanya itukah jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kedudukan yang sederajat?
Kini para hamba Tuhan ini di perhadapkan pada dua pilihan. Berpegang pada nazar yang telah diucapkan kepada Tuhan atau memilih menjadi caleg/anggota legislative. Atau memilih jalan yang sempit dengan penderitaan atau yang lebar tapi ujungnya maut sesuai lagu diatas. Terserah!
Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tapi kebebasan itu disertai dengan tanggungjawab. Negara pun memberikan kebebasan dan hak kepada setiap warganya untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan termasuk dunia politik. Tapi bagi saya seorang pendeta/gembala hendaknya tidak terlibat secara langsung kesana. Mereka harus membuat jarak antara pelayanan dan politik. Hal ini supaya kita menjadi teladan yang baik bagi umat juga tidak membingungkan mereka. Seorang pendeta/gembala selayaknya menjadi pendorong semangat bagi umatnya. Mengajak anggota jemaatnya untuk berpartisipasi dalam dunia politik sambil mendidik mereka dalam hal moral. Seorang pendeta/gembala harus mengambil posisi independen dalam bersuara kenabian bukan menjerumuskan diri. Kiranya pendeta/gembala tidak melacurkan diri kesana guna menjaga kepercayaan umat dan wibawanya.
Barangkali ada pendeta/gembala yang sudah terlibat kesana tidak setuju dengan pendapat saya diatas, tapi saya punya hak untuk menyampaikan ini. Toh! NKRIkan Negara demokrasi, setiap orang punya kebebasan untuk menyampaikan pikirannya (bukan bembela diri). Oleh sebab itu saya senang kalau ada yang protes tapi juga setuju dengan saya. Karena bagi saya perbedaan pendapat adalah sebuah anugerah Tuhan yang patut di syukuri. Syaloom

N@ldo dari jalan-jalan sepih di tanah Papua

PELUNCURAN INTERNATIONAL PARLEMENT FOR WEST PAPUA (IPWP) DIMATA PEMERINTAH INDONESIA DAN RAKYAT PAPUA BARAT

a.Indonesia dan Sejumlah Masalah

Sepanjang perjalan sejarah bangsa ini rasanya susah untuk menemukan suasana tenang atau pun damai. Hampir setiap waktu ada saja masalah yang muncul baik itu horizontal maupun vertical. Mulut bangsa ini terus mengagah meminta korban seolah perut tak pernah kenyang. Merupakan sebuah kenyataan yang ironis ketika pemerintah berlari menghindari masalah tanpa berusaha untuk menyelesaikannya. Atau berusaha menyelesaikannya dengan pendekatan represif. Kata banyak kalangan terutama para ilmuan itulah ciri Negara berkembang.
Barangkali masih ingat kita tentang digusurnya penduduk ibu kota Negara ini oleh penguasa disana dengan paksa beberapa waktu lalu. Disini terlihat sesungguhnya bahwa pemerintah kita itu wujudnya seperti serigala yang berbuluh domba. Artinya kata-kata dan sikap mereka yang terlihat baik sesungguhnya merupakan topeng dari sebuah hati yang rakus dan egois. Penguasa tidak peduli dengan airmata, jeritan, terikan dan penderitaan batin rakyatnya. Rakyat selalu dianggap sebagai penghambat pembangunan sehingga dapat ditendang kesana kemari seenaknya seperti bola. Tidak hanya itu mereka juga dijadikan obyek dari perut para penguasa. Rakyat hanya diperlukan saat-saat pemilu/pilkda sesudah itu mereka dicampakkan.
Masalah lain adalah belum diselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh Indonesia. Walaupun pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun kenyataannya menjadi tumpul dilapangan. Negara yang menjunjung tinggi hukum justru melahirkan aparat yang durhaka. Karena hati dan pikiran mereka hanya dikuasai oleh dewa yang namanya uang. Hukum dan uang di Negara Indonesia ibarat api dan air. Air berfungsi memadamkan api sementara uang berfungsi melumpuhkan hukum.
Masalah hangat lainnya adalah belum dilakukannya eksekusi terhadap pelaku bom Bali II Amrozi dkk. Pemerintah kita terlihat tidak adil dan lamban dalam melaksanakan keputusan hukum tetap yang mereka lahirkan. Coba lihat, Tibo cs dapat dieksekusi dalam waktu yang relative singkat. Mereka tidak diberi hak untuk banding atau pun melakukan upaya hukum lainnya. Pertanyaan rakyat Indonesia adalah apa perbedaan antara Tibo cs dan Amrozi cs ? Banyak kalangan menilai bahwa lambatnya eksekusi itu disebabkan oleh factor religius. Ada pula yang menilai bahwa pemerintah barangkali mendapat ancaman bom oleh kelompok Amrozi cs. Bagi saya keadilan harus dinyatakan dengan penegakan hukum yang tanpa memandang ras dan agama. Ataupun kemungkinan ancaman bom. Hal ini guna menyembuhkan luka para korban dan keluarga korban serta mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap penegakkan hukum Indonesia.
Masalah lain adalah rencana pengesahan Undang-Undang Pornografi. Banyak kalangan LSM bahkan rakyat menentang itu dengan melakukan aksi demostrasi. Bagi sebagian rakyat lahirnya Undang-undang ini merupakan virus bagi kematian keanekaragaman dari kebudayaan Indonesia. Ada yang menilai bahwa porno atau pun tidak adalah masalah moral sehingga tidak perluh diatur oleh Negara dalam bentuk aturan. Penguatannya kembali kepada agama masing-masing dalam mendidik moral para penganutnya. Bahkan ada yang berkata bahwa pemerintah Indonesia terutama para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat yang terhormat adalah sekumpulan manusia munafik.
b.Pembentukan IPWP Ditengah Isu Krisis Keuangan Dunia

Menjelang pemilihan presiden, Amerika Serikat sebuah negara super power dunia ini mengalami krisi keuangan yang luar biasa. Dampaknya terasa sampai keseluruh benua tidak terkecuali Indonesia, sehingga pemimpin negara-negara di Eropa berkumpul untuk mencoba menghindari krisis yang dialami oleh USA itu.
Ditengah situasi dunia seperti diatas isu Papua Merdeka menghangat kembali. Tanggal 15 Oktober 2008 merupakan catatan sejarah baru bagi orang Papua dalam perjuangan memisahkan diri dari NKRI. Benny Wenda seorang tokoh pejuang Papua Merdeka yang berdomisili di Inggris mengagas pembentukan Internasional Parlement West Papua (IPWP) yang dihadiri dan didukung oleh parlement Inggris, seorang pakar hukum internasional, beberapa conggresman USA dan beberapa pemimpin Negara di dunia lainnya. Berita tentang pembentukan IPWP yang mendunia tidak membuat pemerintah Indonesia goyah. Pemerintah memilih berdiam diri, namun ada apa dibalik sikap diam diri itu ? entalah.
c.Pembentukan IPWP sebuah Kecolongan bagi Pemerintah NKRI
Dalam kitab suci orang Kristen ada sebuah cerita tentang bangsa Mesir yang menjajah bahkan memperbudak orang yahudi. Ketika bangsa Israel menyatakan sikap untuk keluar dari tanah perbudakan, Firaun sangat marah dan tidak bersedia membiarkan bangsa Israel lepas dari cengkeramannya. Kemarahan itu lahir karena ia merasa kecolongan. Firaun tak pernah berpikir dan bermimpi sebelumnya bahwa bangsa ini akan keluar dan bebas dari system politik perbudakan yang diterapkannya. Ia pun tidak pernah membayangkan bahwa Musa yang merupakan anak angkat putrinya akan memimpin bangsa ini untuk bebas.
System perbudakan modern yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada Orang Papua seperti otonomi khusus, Pemekaran propinsi/kabupaten/kota dan system pengadudombaan dengan pembentukan barisan merah putih dll, justrus akan terus membangkitkan spirit patriotisme dan nasionalime Orang Papua untuk bebas. Karena jenis-jenis perbudakan seperti diatas bertentangan dengan hati nurani rakyat Papua. Ketika IPWP dibentuk pemerintah mengalami kecolongan. Dalam kecolongannya pemerintah hanya berkata; kegiatan itu hanya dihadiri oleh sekelompok orang yang tidak mempunyai pengaruh di dunia internasional. Lalu mengapa pertemuan itu menjadi salah satu isu penting dunia sekarang ?
d.IPWP sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Papua di Dunia Internasional
IPWP sesungguhnya persis dengan lembaga-lembaga wakil rakyat yang ada dalam negara-negara di dunia, namun bedanya adalah kedudukan IPWP bertaraf internasional. Tujuan hadirnya lembaga ini adalah untuk menyatukan semua elemen-elemen perjuangan menuju Papua Merdeka. Lembaga ini pun hadir untuk menampung dan menyatukan semua aspirasi masyarakat Papua guna membangun lobi-lobi di tingkat masyarakat internasional. Saya pikir pembentukan lembaga ini merupakan langkah baru orang Papua di dunia internasional bahwa orang Papua sangat serius dengan perjuangan penegakan HAM yang terjadi pada diri mereka.
e.Tangapan Pemerintah
Pemerintah Indonesia menangapi peluncuran IPWP ini dengan sikap dingin. Banyak komentar oleh petinggi Negara ini yang menyatakan bahwa peluncuran itu hanya dilakukan oleh segelentir orang yang tidak mempunyai pengaruh di Inggris tapi juga di dunia. Ada juga sebagian intelek Indonesia yang menyarankan supaya presiden dan kabinetnya tidak menseriusi masalah tersebut, tapi harus membangun kekuatan lobi yang lebih baik di dunia internasional. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masalah tersebut menjadi konsumsi masyarakat dunia internasional?
f.Tangapan Rakyat Papua
Masyarakat Papua sangat senang menanggapi kehadiran lembaga ini. Yang dilakukan oleh masyarakat Papua adalah melakukan demonstrasi sebagai tanda dukungan penuh terhadap pelunsuran yang dilakukan. Hari itu masyarakat Papua berkumpul di ekspo waena lalu mengelar panggung orasi. Berbagai orasi sebagai tanda setuju dan dukungan disampaikan. Masa rakyat yang hadir menyambut setiap orasi dengan tempik sorak gaya modern tapi juga tradisional. Akhirnya Bucktar Tabuni seorang anak muda yang gigih berjuang untuk nasib rakyat kecil di tanah Papua ditangkap dan sedang diadili dengan tuduhan makar.
Dengan reaksi pemerintah seperti menunjukkan sikap dingin tapi menangkap koordinator aksi di Papua menandakan bahwa pemerintah sedang membangun arus yang keras untuk menganyutkan orang-orang di tanah Papua yang semangat memperjuangkan HAM. Maka “air tenang janganlah dianggap tidak ada buaya” menyadi dasar tindakan pemerintah di Papua. Walaupun demikian kepada orang-orang Papua, jagalah semangat mu (keep your spirit don’t be weak) hanya dengan itu anda akan menggapi impianmu. Selamat berjuang untuk kemanusiaan!
N@ldo dari jalan-jalan sepih Papua

DEMONSTRASI PAPUA MERDEKA

Sebagai Pendidikan penyadaran bagi penguasa

Sering saat kita membuka koran atau majalah, kita melihat dan membaca berita-berita tentang demonstrasi. Biasanya demostrasi dilakukan sebagai tanda tuntutan atau protes atas keadaan ekonomi, social dan politik yang tidak adil akibat kebijakan. Aksi demonstrasi dapat berakhir dengan damai tapi juga dengan bentrok fisik. Situasi seperti itu seringkali terjadi terutama pada Negara-negara berkembang.
Khusus di Indonesia aksi demonstrasi secara besar-besaran dimulai sejak tahun 1998. Tema utama aksi pada saat itu adalah “penggulingan kekuasaan orde baru yang militeristik”. Masyarakat dan mahasiswa mau supaya ada perubahan di negeri ini. Dampak positifnya adalah kebusukan penguasa orde baru yang melahirkan kemiskinan dan ketidakadilan terkuak. Akhirnya semua orang boleh menyampaikan aspirasinya dengan bebas dalam bentuk apapun sejauh tidak menimbulkan konflik ataupun menentang kekuasaan negara. Dan itu dijamin dalam konstitusi Negara bahkan undang-undang di Negara ini.
Momentum ini pun telah dimanfaatkan oleh orang Papua untuk menyampaikan pikiran mereka yang selama ini dikekang karena tekanan militer tadi. Aspirasi merdeka pun mencuat di ranah Papua. Semua orang Papua mulai dari yang besar sampai yang kecil mulai mempertanyakan hak-hak mereka yang dirampas dan direkayasa selama puluhan tahun. Mereka bertanya, mengapa kami yang disebut-sebut juga sebagai warga negara Indonesia di berlakukan tidak-adil ? kenapa kami tidak pernah dihargai sebagai seorang manusia yang mempunyai hak dan kewenangan di atas tanah kami sendiri ? mengapa kami rakyat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ?
Ketika pertanyaan-pertanyaan diatas disuarakan oleh rakyat dan mahasiswa, mereka mendapat tekanan dari TNI/Polri. Mereka dihanggap penghambat pembangunan bahkan dicap sebagai gerakan separatis. Sebagian dari mereka ditangkap, diproses hukum dan dipenjarakan dengan tuduhan melakukan makar1. Tanggapan secara emosional dari pemerintah terutama TNI/PoLRI ini telah menimbulkan penentangan dari masa rakyat dan mahasiswa. Kemudian yang terjadi adalah penyisiran kerumah-rumah penduduk oleh aparat yang ujungnya menimbulkan keresahan dan ketidakdamaian. Masyarakat jadi tidak bebas untuk berkarya dan menyampaikan aspirasinya. Keadaan seperti itulah yang disebut sebagai Spiral Kekerasan2.
Tekanan-tekanan yang ada tidak menyulut semangat mahasiswa untuk terus menyampaikan keinginan mereka. Justru semangat berkobar dikala tekanan-tekanan itu mereka alami. Dalam situasi seperti itu pemerintah harus bijaksana dan berpikir positif dalam menanggapinya. Sebab bukan jamannya lagi untuk mempraktekkan kekerasan dan menyembunyikan diri dari tanggungjawab. Pemerintah harus terbuka menerima rakyat untuk berdialog, bicara dari hati ke hati bukan sebagai musuh tapi sebagai anak dan bapa.

Demonstrasi Sebagai Pendidikan Bagi Penguasa
Kata orang pedidikan tidak mengenal usia. Itu berarti pendidikan itu juga tidak mengenal status sosial-politik seseorang. Entah itu kaya atau miskin, tua atau muda, kecil atau besar semua, tergantung siapa yang mau. Pendidikan bisa didapatkan secara formal tapi juga secara informal. Secara khusus demonstrasi dapat dikategorikan sebagai pendidikan informal. Walaupun demikian seringkali terjadi perbedaan pandangan antara masa masyarakat dan penguasa. Bagi masyarakat demostrasi dilakukan dengan tujuan untuk meningatkan penguasa, sebaliknya penguasa memandang aksi itu sebagai penentangan terhadap kekuasaan. Akhirnya bentrok fisik pun pasti akan terjadi akibat gesekan perbedaan pandangan tadi.
Ketika pikiran penguasa diatas terus ada dan bersarang di otak maka pemerintah menjadi jembatan atau sponsor konflik antara aparat keamanan dan masa unjuk rasa. Atau penguasa menjadi sumber ketidak damaian itu sendiri.
Jika mau dipikir sesungguhnya demonstrasi harus dianggap sebagai sebuah pendidikan penyadaran. Penyadaran terhadap kebijakan yang tidak adil juga sebagai momentum intropeksi diri. Bukan penentangan atau pengoyangan terhadap kekuasaan Negara. Ketika rakyat bicara, suara itu datang dari hati mereka. Bukan dari hati yang mengandung kebencian tapi hati yang penuh kasih. Hati yang mau bilang supaya penguasa lebih bijak dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan. Hati yang mengajak kita untuk hidup damai dan sejahtera dalam kesejajaran.
Jadi ketika rakyat Papua minta merdeka hendaknya pemerintah mengintropeksi diri. Bercermin dan bercermin lalu bertanya mengapa masyarakat Papua minta merdeka? Bukan melakukan tindakan kekerasan. Sebenarnya aspirasi merdeka lahir hanya karena masyarakat Papua merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah sejak tahun 1962.
Lalu apa solusinya? Bagi saya yang pertama, pemerintah harus duduk dan mengoreksi dirinya. Kedua, pemerintah harus menghilangan pandangan negative terhadap orang Papua. Ketiga, pemerintah harus membuka diri berdialog dengan orang Papua, terutama rakyat akar rumput yang selalu menjadi korban kebijakan. Semoga!

By: N@ldo