POLDA AKAN MENYEBAR SKETSA WAJAH PELAKU PENIKAMAN BERANTAI; ANEH TAPI NYATA

(Baca: Pasific Post Kamis 14 Mei 2009, hal 11)

Pasti masih hangat di ingatan kita tentang peristiwa penikaman beruntun yang terjadi bulan April lalu. Kasus yang sama terjadi didua tempat yakni di Wamena tanggal 8 April dan di Waena. Polisi curiga bahwa pelakunya sama. Akhirnya Polda Papua menyatakan bahwa mereka telah mengantongi sketsa pelaku dan akan disebarkan kepada masyarakat. Katanya lagi sketsa itu dibuat berdasarkan kesaksian/ilustrasi para korban.
Kombes polisi bambang rudy pratiknyo, SH,MM,MH mengatakan bahwa mereka telah mengetahui ciri-ciri pelaku. Ciri-cirinya sebagai berikut:
1.Pria paruh baya usia 40 tahun, rambut ikal panjang, hidung mancung, bibir tebal, kulit hitam, jenggot tebal, berubun dan berasal dari ras Papua.
2.Pria muda berusia sekitar 20 tahun, rambut ikal cepak, hidung mancung bengkok ke kanan, bibir tebal, jenggot tipis, dan ras Papua.
Dugaan polisi bahwa kedua pelaku adalah mahasiswa asal Papua yang eksodus dari luar Papua. Sehingga mereka akan mendatangi beberapa universitas yang ada di pulau Jawa.
Yang aneh tapi nyata adalah: Gambar dibuat berdasarkan ilustrasi dari korban, sementara peristiwanya terjadi pada malam hari dan menurut laporan beberapa surat kabar dari kesaksian para korban bahwa peristiwa terjadinya cepat, pelakunya muncul dari belakang dan hilang/lari dengan cepat dalam kegelapan malam (baca; Cepos selasa 14 April 2009, hal 1&7). Artinya mereka (korban) tidak tahu/tidak mengenali sama sekali para pelaku. Kemudian dikatakan pula bahwa mereka adalah mahasiswa yang eksodus dari Papua. Lalu bagaimana dan dari mana mereka bisa tahu ciri-cirinya dan pelakunya mahasiswa asal Papua yang eksodus? Jangan-jangan sketsa itu lahir dari paksaan kepolisian/ lahir dari asal-asalan karena kecurigaan mereka terhadap mahasiswa/orang Papua yang selama ini meminta “merdeka”. Atau barangkali polisi dibayar mahal oleh keluarga para korban/mereka yang selama ini membenci orang Papua. Atau juga peristiwa ini sengaja dirancang oleh polisi selain sebagai proyek tapi juga jalan untuk menjerat orang yang selama ingin di tangkap namun belum mempunyai bukti yang jelas. Jika ini dilakukan bukannya menyelesaikan masalah tapi justru akan menambah masalah diatas tanah Papua. Pernyataan-pernyataan diatas sifatnya praduga, karena ada kejangalan dalam pengungkapan kasus tersebut dan saya pikir itu wajar. Toh ! polisi juga kan selalu berpraduga.
Kepada pihak kepolisian dalam menangani dan mengungkap sebuah kasus hendaknya bersikap professional. Jangan menangkap/menyangka orang berdasarkan dugaan atau prasangka semata tapi hendaknya berdasarkan bukti yang jelas. Bila perlu bukti-bukti itu dinyatakan didepan publik supaya di percaya masyarakat.

N@ldo dari jalan-jalan derita Papua

PENGANGKATAN KARATEKER BERDASARKAN ATURAN BUKAN SEMBARANGAN

Karateker bupati Deiyai dan Intan Jaya itu ditentukan oleh pusat bukan oleh masyarakat. Prosesnya, calon karateker di usulkan oleh bupati induk kepada pemerintah propinsi lalu dilanjutkan ke pemerintah pusat (Mendagri). Pengusulan dilakukan berdasarkan kepangkatan, karena jabatan karateker itu bukan jabatan pilitik, itu jabatan karier. Oleh karena itu masyarakat diharapkan sabar menunggu. Jika ada aspirasi untuk karateker dari masyarakat dimohon tahan sampai tiba pemilihan bupati definitive. Untuk aspirasi tentang bagaimana membangun kabupaten dari berbagai sisi kehidupan dari fersi rakyat nanti bisa disampaikan kepada pejabat karateker terpilih. Hal ini supaya kebijakan pembangunan bisa di laksanakan berdasarkan keinginan masyarakat.
Pelantikan akan dilaksanakan di tahun ini, namun belum pasti tanggalnya sehingga masyarakat harus bersabar. Hendaknya masyarakat tidak terpancing atau pun percaya dengan isu-isu murahan yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka adalah para provokator yang hendak mengacaukan situasi oleh karena itu tutuplah telinga terhadap isu-isu tersebut dangarkan pemerintah karena merekalah yang lebih tahu (khusus dalam masalah ini).
Masalah penempatan kota kabupaten adalah hak masyarakat yang adalah pemilik ulayat. Entah itu mau diibahkan, dikontrakan atau pun disewakan adalah hak mereka pemilik tanah. Oleh karena itu pemerintah harus terbuka untuk menerima apapun keputusan rakyat, dan kewajiban rakyat adalah memberikan tempat/tanah. Pemerintah ataupun kelompok-kelompok kepentingan janganlah mengunakan pendekatan represif yang sering dipraktekan di seluruh tanah Papua. Ini jaman demokrasi bukan jaman orde baru, sehingga semua (pemerintah & rakyat) harus saling terbuka dan menerima.
Kedepan diharapkan pelaksanaan pembangunan akan lebih baik dari kabupaten induk. Namun, baik dan tidaknya ditentukan oleh kinerja pimpinan dan para stafnya. Jika mereka merakyat atau dengan kata lain masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan dan pembangunan pastilah pemerintahan berjalan dengan baik.

N@ldo dari jalan-jalan derita Papua

KINERJA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA DINILAI BELUM OPTIMAL

Jaksa Agung Muda , Hamzah Tadja setelah menggelar pertemuan tertutup dengan Kejati, Kejari se-Papua dan seluruh staf Pada rabu 23 Mei 2009 mengatakan “Kinerja kejaksaan di Papua harus optimal, seorang jaksa harus memiliki profesionalitas dan integritas moral dalam melakukan pengawasan dan penanganan korupsi”.
Itu artinya kinerja kejaksaan di Papua selama ini asal-asalan. Barangkali mereka terlalu banyak santai dari pada banyak kerja. Coba lihat banyak laporan dari masyarakat yang tiba di dong pu meja, sementara itu koran-koran pun membeberkan kelakuan para penguasa di negeri ini tapi dong tinggal diam. Kalau boleh meminjam bahasa tinggi bahwa dong pu kreatifitas dan responsibilitas tidak ada sama sekali. Atau mungkin ada kebijakan kongkali kong di tingkat atas sehingga mereka takut menyentuh para penguasa tadi. Barangkali itu yang dilihat Tadja sehingga ia menekankan supaya moral para jaksa harus diperbaiki.
Kinerja yang tra betul dari kejaksaan di Papua menjadikan mereka sebagai tim sukses dari merajalelanya korupsi di tanah Papua. Maka dihimbau kepada aparat keamanan supaya jangan menangkap rakyat yang demontrasi di jalan-jalan tapi coba kam pi tangkap itu jaksa-jaksa dengan penguasa itu kah. Rakyat dong tra salah kalo dorang demo, karena dong bicara dan protes kelakuan-kelakuan tra betul dari bos-bos diatas. Kalo polisi tangkap rakyat yang demo itu berarti mereka juga bagian dari tim sukses tadi. Wah! Kalo semua jadi tim sukses gawat, kitong pu dunia di tanah Papua tra bisa damai. Itu berarti hukum alam akan kembali berlaku di Papua “ kelompok yang kuat mereka yang menang ”. Kuat bukan karena kelakukan yang baik tapi sebaliknya karena tra betulnya dong pu moral. Tapi itu kitong tra harapkan. Kitong mau supaya Papua aman dan damai. Mari tong perjuangkan itu trus. Semoga!

N@ldo dari jalan-jalan derita Papua

KATA MERDEKA JANGAN DIPOLITISIR

Saya sangat setuju dengan pernyataan yang di sampaikan Taha Al Hamid pada sidang pengadilan Rabu 13 Mei 2009 bahwa sekalipun 1000 bintang kejora di kibarkan Papua tidak langsung merdeka. Seharusnya pemerintah saat ini mengurus para penguasa yang melakukan korupsi bukan menangkap rakyat yang berdemo. Rakyat melakukan demo karena merasa diperlakukan tidak adil dalam ekonomi dan pembangunan. Apa saja bisa mereka katakan dan lakukan sebagai ungkapan protes mereka. Apalagi kita berada pada era reformasi dan demokratisasi. Oleh karena itu pemerintah jangan secepatnya menyatakan tindakan dan kata-kata mereka seperti “merdeka” sebagai sebuah perbuatan makar.
Kata merdeka janganlah selalu dipandang dari sisi negatif/politis. Karena itu akan mengacaukan situasi kita yang damai di tanah Papua. Marilah kita melihat ungkapn merdeka tadi dari sudut pandang yang lain seperti HAM dan ekonomi. Kita tahu bersama negara ini dalam konstitusinya telah menjamin hak atas kesejahteraan seluruh rakyatnya. Merdeka harus dilihat dari pikiran seperti ini. Karena bagi saya ketika masyarakat menuntut merdeka berarti mereka minta kesejahteraannya di perhatikan. Dilain sisi diskriminasi dan ketidakadilan dapat diakhiri lalu membangun hidup secara harmonis berdasarkan nilai-nilai kebenaran Alkitab dan dekralasi HAM internasional.
Mari kita jadikan aksi demonstrasi dari massa sebagai ajang untuk mengoreksi diri tapi juga kebijakan dan kehidupan sosial kita. Jangan sampai cara hidup dan tingkah kita menyebabkan orang lain tidak senang akhirnya semua tidak senang karena tidak damai. Senada dengan pak Taha diatas saya juga mau katakan bahwa mari bersama rakyat kita buruh para koruptor dan pengusaha yang buat tidak damai diatas tanah Papua. Karena bagi saya mereka inilah sumber dari tidak damainya Papua. Bukan masyarakat dan mahasiswa yang berdemontrasi atau TPN/OPM. Semua orang yang hidup dan berkarya diatas tanah ini bersama semua Orang Asli Papua harus bersatu menentang situasi yang sengaja diciptakan ini. Sikap solidaritas kita adalah langkah awal untuk menumbangkan para penguasa dan pengusaha yang korup dan egois.
Untuk sekedar diketahui bahwa dalam sidang lanjutan kasus Buchtar Tabuni tim kuasa hukum Buchtar menghadirkan Taha sebagai saksi yang meringankan. Dan sidang akan dilanjutkan pada Rabu minggu depan. Semoga !

ANTARA NAZAR DAN CALEG

(Tulisan Ini Diharapkan Menjadi Bahan Perenungan Bagi Para Pendeta dan Gembala Umat)

“Didalam dunia ada dua jalan, jalan yang sempit dan yang lebar. Jalan yang lebar jiwa mu mati tapi yang sempit hidup berglori”

Sepenggal kalimat diatas merupakan lagu yang selalu dinyayikan oleh umat tapi juga oleh para pendeta dan gembala. Apa itu dihayati dan dimaknai atau tidak adalah urusan pribadi manusia itu sendiri. Bagi saya lagu ini merupakan rambu yang selalu mengingatkan saya untuk tetap pada jalan yang sudah saya pilih untuk dilalui. Susah sengsara atau pun suka dan senang adalah hal yang harus dilalui sesuai komitmen, saat kita mengambil keputusan.
Dewasa ini ada hal ganjil yang sedang terjadi dalam tubuh gereja di dunia dan khusus di tanah Papua. Gereja dan umat dilihat sebagai tanah yang berbatu sementara panggung politik dianggap sebagai tanah yang subur untuk menambah pundi-pundi kehidupan. Akhirnya banyak pendeta dan gembala berputar haluan. Tidak mau lagi jalan di lorong yang sempit karena menyakitkan. Mereka lebih memilih jalan yang lebar dan menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Tapi sudah benarkah jalan yang dipilih? Entalah.
Ada sebuah pertanyaan yang selalu menjadi bahan perenungan bagi saya adalah kira-kira apa nazar mereka ketika mereka dilantik menjadi pendeta atau pun gembala sidang? Adakah nazar yang diucapkan adalah bahwa suatu saat saya akan menjadi caleg/anggota legislative ? ataukah saya akan setia melayani Tuhan dalam suka dan duka sampai akhir hayat? Jujur saja bahwa saya pribadi dan beberapa anggota jemaat menjadi bingung dan terus bertanya, inikah jalan Tuhan untuk mengapai kesejahteraan bagi hamba Tuhan di dunia modern? Sungguh pusing, tujuh keliling.
Dalam percakapan saya dengan beberapa anggota jemaat, mereka berpedapat bahwa tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh para pendeta dan gembala itu. Bagi mereka keputusan itu merupakan tindakan pengkhianatan terhadap Tuhan tapi juga umat. Namun demikian ada sebagian yang mendukung keputusan hamba-hamba Tuhan tadi. Mereka berkata bahwa jika gereja dan umat tidak bisa mencukupi kebutuhan para hamba Tuhan ini sesuai dengan kebutuhan manusia sekarang, ya! wajar saja. Merekakan juga ingin bahagia dan sejahtera. Pada bagian lain ada beberapa hamba Tuhan yang menyatakan alasan mereka untuk terjun ke dunia politik adalah 1) aspirasi umat tidak pernah diperjuangkan oleh anggota legislative yang ada, sehingga kita harus menyuarakan suara kenabian disana. Kita tidak bisa lakukan itu dari luar saja tapi kita pun harus masuk kedalam system untuk mempengaruhi system yang tidak adil itu. 2) lebih kepada masalah ekonomi keluarga. Banyak anak dan banyak kelurga namun belum bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, sementara biaya hidup semakin melangit.
Memang suatu kenyaatan yang tak dapat dipungkiri adalah biaya hidup di Negara ini semakin meningkat. Mereka yang mapan menerima keadaan itu dengan santainya, sebaliknya rakyat miskin hidup dalam kegelisahan dan kekuatiran. Sikap santai yang ditunjukan oleh manusia kelas atas adalah wajar karena mereka sendiri adalah pemainnya. Akibat dari itu para pendeta dan gembala jemaat yang berada pada taraf masyarakat kelas menengah kebawah memilih dunia politik sebagai jalan untuk menyamaratakan kedudukan dengan mereka yang berada dikelas atas. Tapi hanya itukah jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kedudukan yang sederajat?
Kini para hamba Tuhan ini di perhadapkan pada dua pilihan. Berpegang pada nazar yang telah diucapkan kepada Tuhan atau memilih menjadi caleg/anggota legislative. Atau memilih jalan yang sempit dengan penderitaan atau yang lebar tapi ujungnya maut sesuai lagu diatas. Terserah!
Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tapi kebebasan itu disertai dengan tanggungjawab. Negara pun memberikan kebebasan dan hak kepada setiap warganya untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan termasuk dunia politik. Tapi bagi saya seorang pendeta/gembala hendaknya tidak terlibat secara langsung kesana. Mereka harus membuat jarak antara pelayanan dan politik. Hal ini supaya kita menjadi teladan yang baik bagi umat juga tidak membingungkan mereka. Seorang pendeta/gembala selayaknya menjadi pendorong semangat bagi umatnya. Mengajak anggota jemaatnya untuk berpartisipasi dalam dunia politik sambil mendidik mereka dalam hal moral. Seorang pendeta/gembala harus mengambil posisi independen dalam bersuara kenabian bukan menjerumuskan diri. Kiranya pendeta/gembala tidak melacurkan diri kesana guna menjaga kepercayaan umat dan wibawanya.
Barangkali ada pendeta/gembala yang sudah terlibat kesana tidak setuju dengan pendapat saya diatas, tapi saya punya hak untuk menyampaikan ini. Toh! NKRIkan Negara demokrasi, setiap orang punya kebebasan untuk menyampaikan pikirannya (bukan bembela diri). Oleh sebab itu saya senang kalau ada yang protes tapi juga setuju dengan saya. Karena bagi saya perbedaan pendapat adalah sebuah anugerah Tuhan yang patut di syukuri. Syaloom

N@ldo dari jalan-jalan sepih di tanah Papua

PELUNCURAN INTERNATIONAL PARLEMENT FOR WEST PAPUA (IPWP) DIMATA PEMERINTAH INDONESIA DAN RAKYAT PAPUA BARAT

a.Indonesia dan Sejumlah Masalah

Sepanjang perjalan sejarah bangsa ini rasanya susah untuk menemukan suasana tenang atau pun damai. Hampir setiap waktu ada saja masalah yang muncul baik itu horizontal maupun vertical. Mulut bangsa ini terus mengagah meminta korban seolah perut tak pernah kenyang. Merupakan sebuah kenyataan yang ironis ketika pemerintah berlari menghindari masalah tanpa berusaha untuk menyelesaikannya. Atau berusaha menyelesaikannya dengan pendekatan represif. Kata banyak kalangan terutama para ilmuan itulah ciri Negara berkembang.
Barangkali masih ingat kita tentang digusurnya penduduk ibu kota Negara ini oleh penguasa disana dengan paksa beberapa waktu lalu. Disini terlihat sesungguhnya bahwa pemerintah kita itu wujudnya seperti serigala yang berbuluh domba. Artinya kata-kata dan sikap mereka yang terlihat baik sesungguhnya merupakan topeng dari sebuah hati yang rakus dan egois. Penguasa tidak peduli dengan airmata, jeritan, terikan dan penderitaan batin rakyatnya. Rakyat selalu dianggap sebagai penghambat pembangunan sehingga dapat ditendang kesana kemari seenaknya seperti bola. Tidak hanya itu mereka juga dijadikan obyek dari perut para penguasa. Rakyat hanya diperlukan saat-saat pemilu/pilkda sesudah itu mereka dicampakkan.
Masalah lain adalah belum diselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh Indonesia. Walaupun pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun kenyataannya menjadi tumpul dilapangan. Negara yang menjunjung tinggi hukum justru melahirkan aparat yang durhaka. Karena hati dan pikiran mereka hanya dikuasai oleh dewa yang namanya uang. Hukum dan uang di Negara Indonesia ibarat api dan air. Air berfungsi memadamkan api sementara uang berfungsi melumpuhkan hukum.
Masalah hangat lainnya adalah belum dilakukannya eksekusi terhadap pelaku bom Bali II Amrozi dkk. Pemerintah kita terlihat tidak adil dan lamban dalam melaksanakan keputusan hukum tetap yang mereka lahirkan. Coba lihat, Tibo cs dapat dieksekusi dalam waktu yang relative singkat. Mereka tidak diberi hak untuk banding atau pun melakukan upaya hukum lainnya. Pertanyaan rakyat Indonesia adalah apa perbedaan antara Tibo cs dan Amrozi cs ? Banyak kalangan menilai bahwa lambatnya eksekusi itu disebabkan oleh factor religius. Ada pula yang menilai bahwa pemerintah barangkali mendapat ancaman bom oleh kelompok Amrozi cs. Bagi saya keadilan harus dinyatakan dengan penegakan hukum yang tanpa memandang ras dan agama. Ataupun kemungkinan ancaman bom. Hal ini guna menyembuhkan luka para korban dan keluarga korban serta mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap penegakkan hukum Indonesia.
Masalah lain adalah rencana pengesahan Undang-Undang Pornografi. Banyak kalangan LSM bahkan rakyat menentang itu dengan melakukan aksi demostrasi. Bagi sebagian rakyat lahirnya Undang-undang ini merupakan virus bagi kematian keanekaragaman dari kebudayaan Indonesia. Ada yang menilai bahwa porno atau pun tidak adalah masalah moral sehingga tidak perluh diatur oleh Negara dalam bentuk aturan. Penguatannya kembali kepada agama masing-masing dalam mendidik moral para penganutnya. Bahkan ada yang berkata bahwa pemerintah Indonesia terutama para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat yang terhormat adalah sekumpulan manusia munafik.
b.Pembentukan IPWP Ditengah Isu Krisis Keuangan Dunia

Menjelang pemilihan presiden, Amerika Serikat sebuah negara super power dunia ini mengalami krisi keuangan yang luar biasa. Dampaknya terasa sampai keseluruh benua tidak terkecuali Indonesia, sehingga pemimpin negara-negara di Eropa berkumpul untuk mencoba menghindari krisis yang dialami oleh USA itu.
Ditengah situasi dunia seperti diatas isu Papua Merdeka menghangat kembali. Tanggal 15 Oktober 2008 merupakan catatan sejarah baru bagi orang Papua dalam perjuangan memisahkan diri dari NKRI. Benny Wenda seorang tokoh pejuang Papua Merdeka yang berdomisili di Inggris mengagas pembentukan Internasional Parlement West Papua (IPWP) yang dihadiri dan didukung oleh parlement Inggris, seorang pakar hukum internasional, beberapa conggresman USA dan beberapa pemimpin Negara di dunia lainnya. Berita tentang pembentukan IPWP yang mendunia tidak membuat pemerintah Indonesia goyah. Pemerintah memilih berdiam diri, namun ada apa dibalik sikap diam diri itu ? entalah.
c.Pembentukan IPWP sebuah Kecolongan bagi Pemerintah NKRI
Dalam kitab suci orang Kristen ada sebuah cerita tentang bangsa Mesir yang menjajah bahkan memperbudak orang yahudi. Ketika bangsa Israel menyatakan sikap untuk keluar dari tanah perbudakan, Firaun sangat marah dan tidak bersedia membiarkan bangsa Israel lepas dari cengkeramannya. Kemarahan itu lahir karena ia merasa kecolongan. Firaun tak pernah berpikir dan bermimpi sebelumnya bahwa bangsa ini akan keluar dan bebas dari system politik perbudakan yang diterapkannya. Ia pun tidak pernah membayangkan bahwa Musa yang merupakan anak angkat putrinya akan memimpin bangsa ini untuk bebas.
System perbudakan modern yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada Orang Papua seperti otonomi khusus, Pemekaran propinsi/kabupaten/kota dan system pengadudombaan dengan pembentukan barisan merah putih dll, justrus akan terus membangkitkan spirit patriotisme dan nasionalime Orang Papua untuk bebas. Karena jenis-jenis perbudakan seperti diatas bertentangan dengan hati nurani rakyat Papua. Ketika IPWP dibentuk pemerintah mengalami kecolongan. Dalam kecolongannya pemerintah hanya berkata; kegiatan itu hanya dihadiri oleh sekelompok orang yang tidak mempunyai pengaruh di dunia internasional. Lalu mengapa pertemuan itu menjadi salah satu isu penting dunia sekarang ?
d.IPWP sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Papua di Dunia Internasional
IPWP sesungguhnya persis dengan lembaga-lembaga wakil rakyat yang ada dalam negara-negara di dunia, namun bedanya adalah kedudukan IPWP bertaraf internasional. Tujuan hadirnya lembaga ini adalah untuk menyatukan semua elemen-elemen perjuangan menuju Papua Merdeka. Lembaga ini pun hadir untuk menampung dan menyatukan semua aspirasi masyarakat Papua guna membangun lobi-lobi di tingkat masyarakat internasional. Saya pikir pembentukan lembaga ini merupakan langkah baru orang Papua di dunia internasional bahwa orang Papua sangat serius dengan perjuangan penegakan HAM yang terjadi pada diri mereka.
e.Tangapan Pemerintah
Pemerintah Indonesia menangapi peluncuran IPWP ini dengan sikap dingin. Banyak komentar oleh petinggi Negara ini yang menyatakan bahwa peluncuran itu hanya dilakukan oleh segelentir orang yang tidak mempunyai pengaruh di Inggris tapi juga di dunia. Ada juga sebagian intelek Indonesia yang menyarankan supaya presiden dan kabinetnya tidak menseriusi masalah tersebut, tapi harus membangun kekuatan lobi yang lebih baik di dunia internasional. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masalah tersebut menjadi konsumsi masyarakat dunia internasional?
f.Tangapan Rakyat Papua
Masyarakat Papua sangat senang menanggapi kehadiran lembaga ini. Yang dilakukan oleh masyarakat Papua adalah melakukan demonstrasi sebagai tanda dukungan penuh terhadap pelunsuran yang dilakukan. Hari itu masyarakat Papua berkumpul di ekspo waena lalu mengelar panggung orasi. Berbagai orasi sebagai tanda setuju dan dukungan disampaikan. Masa rakyat yang hadir menyambut setiap orasi dengan tempik sorak gaya modern tapi juga tradisional. Akhirnya Bucktar Tabuni seorang anak muda yang gigih berjuang untuk nasib rakyat kecil di tanah Papua ditangkap dan sedang diadili dengan tuduhan makar.
Dengan reaksi pemerintah seperti menunjukkan sikap dingin tapi menangkap koordinator aksi di Papua menandakan bahwa pemerintah sedang membangun arus yang keras untuk menganyutkan orang-orang di tanah Papua yang semangat memperjuangkan HAM. Maka “air tenang janganlah dianggap tidak ada buaya” menyadi dasar tindakan pemerintah di Papua. Walaupun demikian kepada orang-orang Papua, jagalah semangat mu (keep your spirit don’t be weak) hanya dengan itu anda akan menggapi impianmu. Selamat berjuang untuk kemanusiaan!
N@ldo dari jalan-jalan sepih Papua

Pejabat Bupati Melegitimasi Penyisiran di Puncakjaya

Selasa tanggal 10 Maret kemarin kita mendengar adanya penembakan yang terjadi di Puncakjaya. Tepatnya di daerah kali semen, puncak senyum, distrik mulia. Semua orang berasumsi bahwa penembakan itu dilakukan oleh TPN/OPM. Tapi benarkah? Dari peristiwa ini ada dua pikiran yang berkembang di masyarakat tentang status para korban. Kelompok pertama mengembangkan isu bahwa kedua korban yang meninggal adalah anggota intelejen yang menyamar sebagai tukang ojek. Kelompok kedua meyakini bahwa kedua korban adalah warga sipil yang bekerja sebagai tukang ojek. Pendapat kedua ini didukung pula oleh Kapolres Puncak Jaya AKBP.B Chris Rihulay. Sungguh membingungkan. Tapi yang pasti ada pelaku dan korban. Sementara itu menurut laporan wartawan cepos bupati puncak jaya akan memberikan mandat atau legitimasi dalam bentuk aturan daerah kepada TNI/Polri untuk melakukan pengejaran terhadap Pelaku yang diduga TPN/OPM. Aturan itu dimaksudkan supaya tidak berbenturan dengan isu HAM. Namun penyisiran akan di lakukan setelah pilkada dengan mengungsikan masyarakat yang ada dibeberapa desa yang dekat dengan TKP terlebih dahulu. Alasan penyisiran adalah kelompok itu selalu saja menganggu kedaulatan negara, menganggu ketertiban masyarakat dan menghancurkan pembangunan yang sedang dilaksanakan di kabupaten itu.
Pertanyaannya adalah 1) Benarkah penembakan itu dilakukan oleh TPN/OPM? Jika benar apakah bisa dibuktikan? 2) Layakkah seorang pemimpin daerah yang nota bene adalah putra daerah mengeluarkan pernyataan seperti itu? 3) Apakah masyarakat akan mengikuti kehendak pemerintah untuk mengungsikan mereka guna penyisiran? Bagi saya jika operasi penyisiran ini dilakukan maka yang akan menjadi korban adalah warga sipil/masyarakat yang ada. Dan itu selalu terjadi. Masyarakat tak mungkin mau diungsikan karena disana tempat hidup mereka. Lalu siapa yang akan bertanggungjawab pemerintah daerah ataukah TNI/Polri jika masyarakat sipil terbunuh dengan dalil anggota OPM saat operasi dijalankan? Yang pasti bahwa kekerasan dinegeri ini akan terus berlangsung entah itu dengan alasan anggota TPN/OPM atau pun tidak.